Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan

Pasar mempunyai kecendrungan tidak mau dikendalikan dan menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan. Jika tidak dikelola dengan baik, pasar berkecendrungan menggusur ekonomi kelompok lemah dan yang menang adalah kelompok ekonomi kuat.

– Praktik Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila

Arah pembangunan ekonomi dalam RPJMN : meningkatkan ketahanan ekonomi, yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dan dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor

Tiga program prioritas
a. Membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif
b. Peningkatan etos kerja dan wirausaha berlandaskan semangat gotong royong
c. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri

Tantangan dan Peluang Usaha Rakyat :

  1. Masih kecilnya pembiayaan atau kredit untuk UMKM : akibat covid 19 perbankan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM karena rendahnya daya beli masyarakat.
  2. Daya saing usaha rakyat masih lemah : nilai tambah UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan berusaha, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi lintas sektor.
  3. Kemitraan UMKM dengan usaha menengah besar masih lemah : UMKM masih dikenakan listing fee padahal Permendagri telah membebaskan hal tersebut. (Listing fee : biaya pendaftaran produk yang akan dipasarkan pada usaha menengah besar)
  4. Jumlah koperasi aktif terus menurun : disebabkan kinerja koperasi yang buruk. Padahal koperasi memiliki peran sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Akar pemikiran ekonomi : merujuk pada kebajikan pikiran yang sehat (the virtue off soundness of mind)

Adam Smith : ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara.

Asymmetric information : Dalam bidang ekonomi, asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dalam sebuah pasar atau suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya sehingga mendapatkan keuntungan lebih besar. Negara harus hadir untuk menyeimbangkan informasi itu melalui sejumlah pengawasan, melalui sejumlah kebijakan ataupun melalui sejumlah afirmasi.

Situasi pasar berjalan tidak ideal karena regulasi yang selama ini tersedia memungkinkan bagi pasar untuk dibiarkan begitu saja, akibatnya pasar dikelola oleh sekelompok actor, dan pemerintah hanya hadir di sana untuk mengaturnya dan membuatnya sedikit lebih stabil.

Peaceful coexistence : hidup berdampingan damai berdampingan dan saling menghormati

Ketimpangan : manifestasi dari suasana yang asimetrik, manifestasi dari pasar yang tidak bekerja secaar seimbang/ secara ekuilibrum

Pasar dalam pandangan kapitalisme : arena kontestasi antara pelaku ekonomi, baik pelaku dengan kekuatan modal yang besar atau yang kecil. Tidak ada larangan bagi pelaku usaha besar untuk memangsa usaha kecil. Negara hanya menjadi penonton dalam arena pasar. Disebut juga pasar bebas.

Pasar dalam pandangan` ekonomi sosialisme : pasar dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Menghilangkan kreativitas dan potensi pelaku pasar karena berkembang sesuai dengan keinginan negara.

Pasar dalam pandangan ekonomi Pancasila : negara memberika kesempatan kepada setiap pelaku pasar untuk berkembang. Namun tidak dibiarkan berkembang bebas, negara dapat melakukan intrevensi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Cooperation based economy : didasari atas asas kebersamaan, asas kekeluargaan, maupun kepentingan Bersama untuk memajukan kemanusiaan, kesejahteraan sosial dan peradaban.

Tujuan sistem ekonomi Pancasila :

  1. Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong.
  2. Menguatnya posisi usaha rakyat dalam kehidupan perekonomian
  3. Terciptanya ekosistem usaha yang adil
  4. Pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat
  5. Terpenuhinya hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan.

Kebijakan fiscal : manajemen negara dalam memaksimalkan belanja negara untuk kemakmuran rakyat
Kebijakan moneter : berkaitan dengan sistem keuangan dan pembayaran, peredaran uang dan stabilitas harga barang dan jasa.
Kebijakan sector riil : terkait memajukan sector-sektor usaha yang menjadi penompang pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat.

Kata kunci dalam strategi pembangunan nasional : pemerataan dan redistribusi aset  dan akses ekonomi

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started